Jiwasraya Bermasalah, SBY Dibawa-bawa

SitindaonNews.Com - Menyalahkan orang lain untuk menutupi kesalahan dan kekurangan diri sendiri adalah ciri dan sifat bangsa ini.

Beragam komentar netizen terkait pernyataan Joko Edisi Jiwasraya bermaslah sejak era SBY

Antara Benny K Harian dan Puan Maharani, Siapa Yang Berkualitas dan Berpihak Rakyat?

Keterbukaan informasi adalah salah satu bentuk pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah, karena fungsi pengawasan oleh legislatif selama puluhan tahun gagal memperbaiki keadaan negeri ini.

Ketua DPR Puan Maharani berpendapat seharusnya PPATK tidak mengungkap temuan rekening kasino di luar negeri milik sejumlah kepala daerah ke publik

Presiden Joko Widodo kesal bukan main soal impor minyak RI yang terus membengkak dan membuat ekonomi negara ini susah maju. Menurutnya, ada peran para importir atau mafia di balik semua ini. 

"Masih ada yang senang impor minyak, saya pelajari detail, gak benar ini. Avtur masih impor, padahal CPO bisa jadi avtur. Kok kita senang impor? Karena ada yang hobi impor, ekonomi kita mandeg gara-gara hal seperti ini."

Sebelumnya, Jokowi bahkan memaparkan kecurigaannya soal masih adanya mafia-mafia migas yang ada di belakang macetnya pembangunan kilang. "Minyak hobinya impor, karena apa? Karena untungnya gede"

Orang Baik di Garuda Vs Haus Selangkangan.

Petinggi Garuda laporkan pemilik akun twitter @digeeembok kepada polisi dengan dugaan pencemaran nama baik terkait cuitan²nya yang mengatakan ada germo di Garuda.

Ada Udang Dibalik Batu

Rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Edhie Prabowo yang didukung oleh Luhut Binsar Panjaitan mencabut larangan ekspor benih lobster menuai polemik pro kontra, sampai² mantan menteri Susi Pudjiastuti bilang "bodoh"

"Ada masy kita bergantung dr benih lobster itu. Kalo tiba2 dilarang perdagangan lobster ini, pekerjaannya apa?" kata Edhy Prabowo.

Karena penangkapan yang dilakukan oleh KPK selama ini adalah dari hasil penyadapan, maka untuk melumpuhkan KPK adalah dengan cara mengatur penyadapan harus melalui persetujuan pengadilan.

Email Salin memberi  komentar KPK yang dilumpuhkan menjadi macan ompong karena tidak boleh melakukan penyadapan tanpa izin termasuk fungsi dan keberadaan dewan pengawas.